Kupang, INDIKASI News -- Sejumlah warga tidak mampu di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berhak menerima bantuan beras miskin (raskin) dari pemerintah selama ini, hanya bisa pasrah jika kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo benar-benar menghentikan program raskin tersebut.
"Kami hanya bisa pasrah jika kebijakan pemerintah untuk menghentikan program bantuan raskin tersebut," kata Livinus Laga, salah seorang warga penerima raskin yang bermukim di RT.007/RW.003, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Senin (29/6).
Dia mengatakan hal itu ketika ditanya soal rencana pemerintah untuk menghapus program pemberian beras bagi warga miskin (raskin) yang akan mulai diberlakukan pada 2016.
Ayah lima anak itu mengaku tidak hanya menggantungkan harapannya pada bantuan pemerintah tersebut, namun dengan adanya kebijakan tersebut, akan sangat menganggu kondisi keuangan dalam rumah tangganya.
"Sekarang kami harus cari uang untuk membeli beras," kata buruh bangunan itu sambil mengharapkan ada kompensasi dari pemerintah, agar warga miskin yang selama ini hanya mengharapkan bantuan dari raskin, bisa mempertahankan hidup.
"Jika tidak ada kompensasi, saya yakin akan ada banyak persoalan baru yang muncul di kalangan warga tak mampu," katanya.
Noh Blegur, salah seorang warga lainnya juga mengharapkan adanya kompensasi dari pemerintah setelah menghapus program raskin tersebut.
"Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah, kami mau bilang apa lagi. Namun, kami hanya bisa berharap ada kebijakan lain dari pemerintah setelah menghentikan bantuan raskin tersebut," ujarnya.
Martha Kehi, salah seorang penerima raskin lainnya mengatakan warga penerima bantuan raskin dari pemerintah selama ini, tidak memiliki sandaran hidup yang kuat.
"Jika kebijakan raskin tersebut dihapus tanpa ada kebijakan baru untuk membantu warga miskin, saya rasa hal ini tidak jauh beda upaya pemerintah untuk membunuh kami secara perlahan-lahan dan tersistematis," katanya.
Penghapusan raskin dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian gabah petani yang kualitasnya membaik, apalagi saat ini HPP (harga pembelian pemerintah) juga terbilang tinggi sejalan dengan terus membaiknya kualitas gabah di tingkat petani. (ht)
