Jakarta, INDIKASINews -- Dalam beberapa pekan terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kerap melontarkan berbagai kritik terhadap kebijakan yang digagas dan disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Indikasi keretakan hubungan keduanya pun merebak.
Kebijakan-kebijakan Ahok yang dikritik Djarot, antara lain, kewajiban untuk menguasai aplikasi Qlue bagi Ketua RT/RW, gaji PNS DKI, proyek reklamasi, hingga yang terbaru kritikan terhadap keberadaan petugas pemeliharaan sarana dan prasarana umum (PPSU).
Djarot tak setuju dengan diharuskannya Ketua RT/RW menguasai aplikasi Qlue. Pasalnya, Djarot mendapat keluhan dari seorang warga terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.
Kepada warga itu, Djarot menyatakan kewajiban itu memang cenderung memberatkan dan harus dievaluasi. Ia pun berjanji akan menyampaikannya ke Ahok.
"Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan. Lurah ini manajer wilayah. Pokoknya sekarang lapornya ke lurah saja (daripada Qlue)," kata Djarot.
Bahkan, tak hanya di Johar Baru, persoalan Qlue juga terjadi di Kelurahan Cilandak. Aplikasi Qlue, disebut-sebut berpengaruh pada kesejahteraan Ketua RT/RW dalam menjalankan tugas melalui pelaporan di aplikasi.
Dalam SK Gubernur DKI nomor 193 tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW, menyebutkan bahwa, setiap ketua RT/RW mendapat uang sebesar Rp10 ribu untuk setiap pelaporan dengan laporan maksimal tiga kali dalam satu hari.
Jumlah ini, dianggap terlalu sedikit untuk pelaporan dan pengamatan sosial para Ketua RT/RW. "Inilah keresahan kita, kita dianggap remeh. Semata-mata kami Ketua RT/RW hanya perkumpulan biasa," ucap Ketua RW 02 Gandaria Selatan, Amirulah Kadir, disela-sela acara Silahturahmi RT/RW se-Cilandak Jakarta Selatan, beberapa saat lalu.
Namun, lebih lanjut Amir menyebutkan, aplikasi tersebut dianggapnya tak lebih dari sekedar pencitraan belaka. Terlebih, jelang pilkada 2017 mendatang. "Jadi QLUE itu seperti hanya buat pencitraan saja," paparnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua RW 04, Ari Siki. Alasannya, ketua RT/RW bukanlah pegawai pemerintah yang digaji besar, bahkan bukanlah `budak` Gubernur. Pengurus RT/RW hanyalah pelayan masyarakat. Kami tidak mau kinerja kami dihargai Rp10 ribu. Kami minta uang kehormatan," tandas Ari.
Untuk diketahui, Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit, lewat tulisan ataupun foto.
Ahok sebelumnya berencana mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi Ketua RT/RW. Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue.
Gaji PNS
Selain itu, dalam hal penerapan gaji PNS, Djarot menilai besaran gaji dan tunjangan PNS DKI Jakarta yang diterapkan terlampau tinggi. Meski pada awalnya diharapkan bertujuan menghindari praktik korupsi, Djarot menganggap pada kenyataannya praktik korupsi masih tetap terjadi.
"Kita harus introspeksi gaji pegawai di Jakarta. Setahun bisa menghabiskan Rp18,6 triliun, sudah termasuk dengan gaji PHL (Pekerja Harian Lepas). Soalnya, kalau menurut hemat saya, dengan gaji segitu kan maunya tidak ada korupsi. Tapi kan tetap ada (korupsi)," kata Djarot.
Djarot menceritakan bagaimana pengalamannya selama sepuluh tahun menjadi Wali Kota Blitar. Selama dia memerintah, gaji pegawainya dinilai tidak terlalu tinggi, tetapi kinerjanya dinilai sudah memuaskan.
"Saya lebih suka bangun jiwa dan karakternya dulu nih. Lagian, dapat gaji besar, belum tentu tidak korupsi. Itu tidak berhubungan," tutur Djarot.
Selain itu, Djarot sekaligus menyoroti tugas petugas Prasarana sarana umum (PPSU) yang turun hingga ke permukiman warga. Menurut Djarot, keberadaan PPSU bisa mematikan budaya kerja bakti di antara warga.
"Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong royong lho. Bahkan bisa membuat warga manja dan maunya dilayani," kata Djarot.
Reklamasi
Selain itu, bagi Djarot, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak mendesak untuk direalisasikan. Hal ini berbeda dengan kondisi di Singapura. Dikatakan, Singapura memerlukan reklamasi karena keterbatasan lahan. Apalagi, reklamasi dapat menimbulkan dampak buruk ke lingkungan.
"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada gak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot usia meninjau proyek reklamasi Pulau D, di Teluk Jakarta, beberapa saat lalu.
Pandangannya itu tentu berbeda dengan Ahok. Karena bagi Ahok, reklamasi merupakan salah satu cara untuk mengembalikan lingkungan yang rusak. Ia pun menilai tak ada yang salah dengan reklamasi karena sudah banyak negara yang berhasil melakukannya, salah satunya Singapura.
Bingung
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahok mengaku bingung dengan sikap pasangan kerjanya, Djarot Saiful Hidayat selaku wakilnya. Padahal sebelumnya, kata Ahok, Djarot sempat memuji programnya.
"Saya enggak ngerti maksudnya apa, nanti Rapim saya mau tanya (ke Djarot). PPSU itu saya buat SK itu Mei, 2015, atau Juni. Dulu (Djarot) muji-muji PPSU, Top.. Top.. Top.. Bagus katanya, bersih. Sekarang tiba-tiba beda, makanya saya mau tanya," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4/16). (ht-rd)
