Jakarta, INDIKASINews.com -- PT Patria Maritime Lines, perusahaan tempat sepuluh pekerja warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, menyatakan kesiapannya untuk membayar uang tebusan sebesar 15 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.
Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini komunikasi antara perusahaan dengan kelompok Abu Sayyaf di Filipina berjalan dengan baik.
"Komunikasi mereka baik. Dan perusahaan siap membayar," kata Luhut usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Senin (4/4/16).
 |
| Ilustrasi |
Seperti diketahui, kelompok militan Abu Sayyaf menyandera 10 WNI yang bekerja sebagai awak kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 saat kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel) menuju Batangas (Fililina Selatan).
TNI Dilarang Masuk
Namun pemerintah Filipina tidak mengizinkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk ke wilayah negara mereka untuk melakukan penyelamatan terhadap para sandera.
Luhut menyatakan jika saat ini yang bisa dilakukan yakni mengirimkan perwira pasukan khusus untuk memberikan asistensi. "Yang paling mungkin kita lakukan sepertinya memberikan asistensi dari perwira pasukan khusus kita ke sana," ujar Luhut.
Sementara Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi di tempat yang sama mengatakan bahwa pemerintah hingga saat ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari opsi terbaik demi membebaskan WNI yang disandera.
"Kita memahami hal itu. Mereka memiliki konstitusi yang menyebut jika tidak boleh ada pelibatan tentara asing dalam wilayah Filipina," ujar Retno.
Retno menuturkan bahwa kedua negara telah memperoleh sejumlah opsi untuk membebaskan WNI tersebut. "Namun, untuk opsi penyelamatan tidak bisa disampaikan demi menjaga keselamatan WNI yang disandera," ujar Retno.
"Yang pasti komitmen pemerintah Filipina sangat jelas dalam rangka membantu pembebasan 10 WNI yang disandera, kita lakukan langkah koordinasi," Ungkap Retno.
Sebelumnya Presiden Joko Widod mengatakan, pemerintah tetap menyiapkan pasukan reaksi cepat di Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan operasi jika diperlukan. Namun Presiden menyatakan akan lebih mendahulukan opsi berdialog dengan kelompok Abu Sayyaf.
"Sekali lagi yang terakhir ini opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera," kata Presiden ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (3/4/16) malam. (ht-rd)
