Jakarta, INDIKASINews -- Pasca mundurnya Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi dari jabatannya, suhu politik di Jakarta Utara ‘memanas’. Sementara dukungan kepada Rustam dari berbagai elemen, tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis terus mengalir.
Dukungan terhadap Rustam di media sosial juga mengalir. Sementara sikap Ahok yang arogan terus mendapat kecaman.
Tak hanya itu sejumlah spanduk digelar di sekitar kantor Walikota Jakarta Utara. Antara lain bertuliskan “Dukung Rustam Effendi Korban Kedzoliman Ahok”.
Bahkan ada kelompok yang berencana membuat kasos perlawanan yang bertuliskan “Ahok Ente Jual Ane Beli”, dan bertuliskan “Bersatu Untuk Jakarta Mari Boeng Reboet Kembali.
“Kaos ini akan kita cetak ribuan lalu dibagikan ke warga. Biaya membuat kasos spanduk hasil patungan teman-teman,’ ujar Saukat yang mengaku aktivis salah satu ormas kepada Media, Selasa (26/4/16).
Sementara itu, informasi yang diterima Media , Selasa pagi sekitar rausan massa dari aktivis, tokoh ormas, tokoh masyarakat, pemuka lintas agama dan seluruh RT RW se-Jakarta Utara, berkumpul di Kantor Walikota Jakarta Utara untuk mensupport pengunduran diri Rustam Efendi.
Dalam undangan yang diterima Media, pertemuan itu juga akan merumuskan langkah-langkah lanjut pasca pengunduran diri Rustam. “Bisa aja kami akan menyerbu kantor Ahok,” ujar seorang aktivis.
Suka Mengancam
Sementara itu, kelakuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang suka menekan, mengancam dan menakut-nakuti anak buahnya dinilai berpengaruh pada atmosfer kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta. Diperkirakan akan lebih banyak lagi pejabat yang ikut mengundurkan diri menyusul Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi.
"Saya apresiasi sikapnya (Rustam, Red). Mungkin selama ini dia berada dalam tekanan kerja. Sehingga mengundurkan diri. Kedepannya tak tertutup kemungkinan terdapat PNS yang akan mengikuti jejak Rustam dan pejabat lain yang sudah mengundurkan diri,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman dihubungi Media, Senin (25/4/14).
Bagi Prabowo, kabar pengunduran tersebut bukanlah kabar yang mengagetkan dalam kepemimpinan Gubernur Ahok yang dikenal kerap menekan anak buahnya. Bekerja di bawah tekanan dan kerap diancam akan distafkan, menurutnya, pasti jadi faktor seseorang frustrasi dan sangat mempengaruhi kinerjanya.
Mestinya, lanjut Prabowo, guna meningkatkan produkvitas kerja, tidak dengan cara diancam dan ditakut-takuti sehingga membuat seseorang tertekan.
"Ini harus jadi cermin besar bagi petinggi DKI Jakarta. Sudah banyak PNS yang mundur, terakhir adalah Haris Pindratno, mantan Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta, serta Tri Djoko, Kepala Dinas Tata Air," terang dia.
Senada dengan Prabowo, Salah satu Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio sambodo mengatakan bahwa, sistem birokrasi yang dibentuk pasca kepemimpinan Gubernur Ahok sangatlah tidak kondusif. Terlebih saat ini kerap berbeda persepsi dengan Wakil Gubernur, Djarot Saeful Hidayat.
Dia pun meminta agar Gubernur Ahok dapat segera menyelesaikan masalah-masalah di internalnya dan menyamakan persepsi dengan wakilnya.
"Dalam organisasi seketat birokrasi mengeluarkan uneg-uneg di media sosial itu sangat jarang. Ada apa ini? Bagaimana komunikasi Gubernur dengan bawahannya," singkatnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (25/4/16).
Mundur
Diketahui sebelumnya, Ahok sempat melontarkan tudingan bahwa Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi berpihak kepada pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Tudingan itu dilontarkannya saat menanggapi laporan jajaran Dinas Tata Air yang sempat mengeluhkan kesulitan menormalisasi saluran air di kolong Tol Ancol, Penjaringan, Jakarta Utara, akibat masih adanya permukiman liar.
Setelah dimarahi dan disindir Ahok di muka umum, Rustam lantas menuliskan curahan hatinya di akun Facebook miliknya.
Melalui media sosial, Rustam membantah telah bersekongkol dengan Yusril, seperti yang dicurigai Ahok. Rustam pun menyebut tudingan dari Ahok kepada dirinya itu sebagai hal yang menyakitkan. Dia sekaligus mengungkapkan kekecewaannya kepada pimpinannya yang melontarkan tuduhan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika. Ia mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari Rustam pada sore hari.
"Benar Rustam telah mengajukan surat pengunduran diri. Suratnya menyatakan berhenti, bukan permohonan berhenti. Jadi nanti tinggal menunggu SK (Surat Keputusan) pemberhentian sebagai Wali Kota Jakarta Utara, kepada Gubernur, tadi sore," katanya.
Tak Layak
Sebelumnya, mantan Ketua MPR RI, Amien Rais menilai sikap Ahok sangat arogan, senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk BPK terkait kasus RS Sumber Waras.
“Ini bukan masalah SARA, tapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas,” kata . Amien di Temanggung, Minggu (24/4/16). (ht-rd)
