Jakarta, INDIKASINews -- Berlarut-larutnya pembebasan WNI (Warga Negara Indonesia) yang disandera kelompok Abu Sayyaf, antara lain karena adanya persoalan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Filipina.
“Indonesia dan Filipina masih memiliki persoalan hubungan yang memang mesti diselesaikan lewat jalur diplomasi,” terang Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir yang dihubungi di Jakarta, Sabtu malam (23/4).
 |
| Ilustrasi |
Dikatakan, Filipina menolak campur tangan militer Indonesia karena yang akan menjadi korban adalah warganya. Karena bagaimana pun Abu Sayyaf itu warga Filipina. Selain itu, presiden Filipina bisa diadili karena membiarkan tentara asing dalam hal ini Indonesia masuk ke wilayah Filipina yang menurut UU mereka tidak diperbolehkan.
Persoalan lain, menurut Muzakir, dalam konteks hubungan Indonesia- Filipina, terkait Warga Negara Filipina dalam status hukuman mati karena kasus narkoba di Indonesia. “Sebab itu dalam diplomasi kedua negara harus detail dari keinginan masing-masing,” terang Muzakir.
Seperti diketahui, 10 WNI itu awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara milik PT Patria Maritime Lines, anak perusahaan dari PT United Tractors Pandu Engineering disandera kelompok Abu Sayyaf.
Penyanderaan WNI pertama belum dibebaskan, adalagi 4 WNI diculik saat dua kapal berbendera Indonesia melintas dalam perjalanan dari Cebu, Filipina menuju ke Tarakan. Dua kapal yang diserang yaitu Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi. Empat orang disandera dan enam orang dilepaskan. Satu dari enam orang itu masih kritis karena tertembak di dadanya. (pk-rd)
