Jakarta, INDIKASINews -- Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, Komisaris Jenderal Budi Gunawan atau BG layak menjadi Kapolri. Alasannya BG pernah lolos dalam fit and proper test calon kapolri. Selain BG, ada beberapa nama lain yang juga jenderal bintang tiga di internal kepolisian.
"Ada beberapa nama yang layak sesuai kepangkatan dan karir. Ada Pak Budi Waseso dan Pak Tito Karnavian, minimal bintang tiga yang layak dijadikan Kapolri, kira-kira ada lima nama minimal bintang tiga di internal Polri," kata Masinton di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (4/6/16) malam.
Politikus PDIP ini menegaskan, khusus Budi Gunawan kini dinyatakan bersih dari kasus hukum. Sebelumnya BG ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan rekening tidak wajar.
"Sebelumnya BG sudah pernah diajukan. Namun batal dilantik, artinya Pak BG layak menjadi calon kapolri dan persoalan hukumnya sudah clear and clean, dengan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jaksel. Itu untuk dipertimbangkan oleh presiden karena bintang tiga," kata Masinton.
Masinton menyatakan, tidak boleh ada kekosongan jabatan Kapolri usai Badrodin pensiun. Ia berharap Presiden Jokowi segera mengajukan nama-nama calon pengganti Badrodin. "Enggak boleh kosong, dalam bulan-bulan ini sudah harus diajukan, soalnya Juli Pak Badrodin sudah pensiun," tegasnya.
Kompolnas
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masih merahasiakan nama-nama perwira yang bakal menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Saat ini Kompolnas masih melakukan assessment kandidat calon Kapolri.
Nama calon Kapolri akan diserahkan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. "Nanti hari Senin diserahkan, nanti kita lihat," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut B Panjaitan di Kemenko Polhukam, Jakarta, akhir pekan lalu.
Luhut masih merahasiakan nama-nama kandidat Kapolri tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan nama-nama itu jika sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Nama-namanya tidak boleh dong saya sebut. Saya laporkan dulu ke Presiden karena Presiden is my boss. Jadi mesti lapor ke bos saya dulu," ucap Luhut. (ht-rd)
