Jakarta, INDIKASINews -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak sepakat bila pengelolaan terminal bus tipe A diserahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau pemerintah pusat. Ia meyakini akan lebih baik bila pengelolaan terminal tipe A diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Jakarta nih kacau balau kalau terlalu banyak wewenang dipegang oleh pusat. Makanya kami ajukan. Tapi secara undang-undang jelas memang kewenangan pusat,” kata pria yang akrab dipanggil Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (6/6/16).
Orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu lantas menyindir peran Kemenhub yang menurutnya belum berjalan dengan baik. Terutama terkait masalah terminal bayangan. Seperti yang terlihat di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
“Kamu lihat nggak di Pasar Rebo? Pasar Rebo itu semua bus-bus yang ngetem-ngetem itu bisa nggak kamu cabut izinnya? Nggak bisa. Kemenhub cabut izin nggak? Enggak juga,” ujarnya.
“Makanya saya tanya, sekarang Pasar Rebo ngetem semua. Kalau saya cabut trayeknya langsung. Kamu bisa bayangin nggak kalau Kampung
Rambutan juga aset kami diserahkan kepada pusat? Terus di atasnya dia mau ngga kbangun rusun? Maunya kami semua di atas terminal adalah rusun,” sambungnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mempertanyakan kondisi keuangan Kemenhub. Karena itu dia meragukan Kemenhub dapat benar-benar mengelola terminal tipe A dengan baik.
“Sekarang kemenhub punya duit gak? Dia harus minta kepada PU buat bangun rusun. Tapi semua trayek dari luar kota cabut dong trayeknya
kalau bandel ngetem gak mau masuk ke dalam terminal. Nah itu yang masalah. Tapi secara undang-undang, saya akan taat kepada undang-undang,” pungkasnya. (pk-asp)
