Jakarta, INDIKASINews -- Rencana diperpanjangnya jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (BH) semakin santer. Apalagi tidak adanya titik temu antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan siapa pengganti BH yang pada Juli mendatang memasuki masa pensiun.
Alotnya perebutan jabatan Kapolri memunculkan spekulasi BH tetap dipertahankan Jokowi sebagai Kapolri, dengan memperpanjang masa pensiun jenderal bintang empat itu. Sebaliknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) kabarnya diplot masuk ke kabinet menggantikan salah satu menteri yang kena reshuffle.
"Ada kabar yang menyatakan bahwa BG diminta mengisi posisi menteri di kabinet dan tidak ikut dalam pencalonan Kapolri baru," kata pengamat kepolisian Karel Susetyo di Jakarta, Senin (6/6/16).
Menurut Karel, perpanjangan BH tetap menjabat Kapolri tidak memiliki urgensi sama sekali. Apalagi tidak ada prestasi yang menonjol selama BH memimpin korps Bhayangkara. Upaya perpanjangan jabatan Kapolri kepada BH juga akan merusak sistem kaderisasi internal yang berlangsung di Polri.
Lagi pula, sambung Karel, apa yang salah jika BG menjadi Kapolri menggantikan BH. Karena kasus hukum yang menjeratnya sudah clear. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memutuskan bahwa BG tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi. Pengalaman, kemampuan dan kepemimpinannya untuk menjadi Kapolri juga mumpuni.
"Jelas ini urusan politis semata soal pencalonan BG. Tidak adanya titik temu antara Mega dengan Jokowi juga akan memperumit proses pelantikan BG," papar Karel.
Namun Ketua Dewan Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa meyakini Presiden Jokowi akan memperpanjang jabatan Kapolri kepada Jenderal Polisi Badrodin Haiti (BH). Perpanjangan jabatan Kapolri kepada Jenderal BH merupakan hak preogratif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat.
"Jangan bikin pusing Presiden Jokowi yang lagi berpuasa, di UU sendiri memungkinkan. Segala pertimbangan sepenuhnya hak preogratif Presiden," ujar Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa di Jakarta, Senin (6/6/16).
Lebih lanjut, Willy memastikan putra Kyai Achmad Haiti itu memiliki kategori keahlian khusus sehingga dinilai layak untuk diperpanjang memimpin korps Bhayangkara. Oleh karena itu Partai penguasa PDI Perjuangan yang ada diparlemen itu ikut mendukung duet maut BH dan BG (Budi Gunawan) yang sudah berjalan cukup dinamis.
"Jangan ikut-ikutan mengintervensi Polri dan mau kuasai Polri. Apalagi ingin pisahkan BG dari BH hanya untuk kepentingan politik semata," terang Willy.
Oleh karenanya, Willy menyerukan agar korps Bhayangkara diselamatkan agar sebagai penegak hukum independensinya terus terjaga. Biarkanlah semua kembali pada Presiden yang bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dengan hak preogratifnya.
Willy menuturkan, bisa saja jika Presiden Jokowi menghendaki reshuffle jilid II, dan meminta Komjen Pol Budi Gunawan diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen (BIN) menggantikan posisi Sutiyoso atau menjabat salah satu menteri. Sementara posisi Wakapolri diisi Gubernur Akpol Irjen Pol Anas Yusuf.
"Kemungkinan itu kan bisa saja terjadi. Suka-suka Presiden kan kalau dia kehendaki," tuturnya.
Willy pun mendukung Anas Yusuf jika kursi BG ditinggal dan menempati kursinya. Sebab, Anas sudah pernah menjabat Kapolda di type A. Mulai dari Dirtipter, Kapolda Kaltim, Wakabareskrim, Kapolda Jatim dan Gubernur Akpol. "Jabatan Kapolda semua type A tuh," kata dia.
Lebih jauh, Willy kembali menghimbau agar jangan terlalu mendikte Presiden apalagi dimomentum ramadhan kali ini. Karena mantan walikota Solo, Jawa Tengah tersebut merupakan sosok yang merdeka dan tidak suka diintervensi.
"Jokowi adalah sosok yang merdeka dan tak suka diintervensi. Jadi kita lihat saja kejutannya Jokowi," tandasnya. (ht-rd)
