Jakarta, INDIKASI News -- Mengurangi gelandangan dan pengemis (gepeng) beroperasi di Ibukota, Pemprov DKI Jakarta, terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti di kawasan Pantai Utara Jawa.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, mengatakan pihaknya sudah memerintahkan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pengembangan dan pelatihan bagi warga. “Bila perlu lakukan melalui pembentukan balai kerja bersama,”katanya.
Tanpa peran pemerintah daerah asal gepeng, tindakan penertiban yang dilakukan akan percuma.
Sedangkan pihaknya juga terus menghimbau warga Jakarta tidak memberikan santunan kepada gepeng di lampu merah. Himbauan tersebut tampak menujukkan hasil.
Dari data Dinas Sosial selama Ramadhan tahun ini, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) turun 35 persen dibandingkan tahun lalu. Jika pada 2014, sebanyak 1.231 orang yang berhasil terkena penjangkauan, pada Ramadhan tahun 2015, sebanyak 804 orang yang dijaring aparat.
“Masyarakat sepertinya sudah sadar dengan tidak memberi sesuatu apapun di jalan. Para PMKS juga sudah mulai tidak nyaman dengan aktifitas mereka yang selalu diikuti oleh tim kami. Karena kami tidak hanya melakukan penjagaan. Kami juga menerima laporan dari masyarakat melalui aplikasi Qlue,” tandas Chaidir, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
PMKS yang terjaring, katanya, dibawa ke Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya yang ada di Cengkareng dan Cipayung. Mereka akan diberikan pembinaan keterampilan yang selanjutnya akan diberikan surat pernyataan bermaterai agar tidak kembali menjadi PMKS di Jakarta. Baru kemudian dipulangkan ke daerah asal. (pk)
