Mataram, INDIKAS News -- Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat HMS Kasdiono menyikapi santai pemeriksaan terhadap H Rosiadi Sayuti oleh kejaksaan tinggi terkait dugaan kasus korupsi DBHCHT senilai Rp32 miliar yang terjadi pada 2013. “Kita santai saja, biarkan masyarakat yang menilai persoalan ini seperti apa,” kata Kasdiono di Mataram.
Masyarakat Kota Mataram saat ini tengah menyorot kasus dugaan korupsi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp32 miliar yang menyeret salah salah bakal calon wali kota Mataram.
Menurut bakal calon Wakil Wali Kota Mataram ini, persoalan hukum yang kini dihadapi H Rosiadi Sayuti yang merupakan bakal calon Wali Kota Mataram berpasangan dengan dirinya itu, sama sekali tidak berpengaruh terhadap elektabilitas mereka berdua di mata warga Kota Mataram.
“Bagi kami dengan persoalan ini tidak ada pengaruhnya. Justru seharusnya kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam masalah ini,” ujarnya.
Sementara itu, disinggung terkait apakah dalam kasus tersebut ada muatan politik, Kasdiono tidak ingin berkomentar terkait hal itu. Walaupun begitu, politisi dari Partai Demokrat ini mengibaratkan pelaksanaan pilkada 2015 ini layaknya pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya. Dalam permainan, diharapkan adalah sportivitas dan “fair play”.
“Ini ibaratnya sebelum dimulainya permainan, masing-masing tim atau regu diberikan kesempatan untuk pemanasan (warming up), dan ini sudah mulai dipertontonkan ke khalayak ramai, bukti itu kita lihat dari alat peraga kami yang diturunkan dimana-mana,” katanya.
Untuk itu, dia berharap dalam etika politik jika salah satu pihak meraih kemenangan maka menang secara terhormat. Begitu juga jika kalah, maka kalah secara bermartabat.
“Saya tidak marah mereka menurunkan semua alat peraga itu, artinya oknum lawan belum bisa berpolitik dengan baik,” ujarnya.
Semestinya semua pihak mempertontonkan cara berpolitik yang santun kepada masyarakat. Kalau sebelum bertanding saja sudah melakukan perbuatan kurang baik bagaimana bisa mengajak masyarakat dalam pembangunan.
“Apakah kita mau pertontonkan yang tidak baik kepada masyarakat. Hal itu kembali ke diri kita sendiri,” kata dia. (ik)
