Jakarta, INDIKASI News -- Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang masuk dalam investasi jangka panjang dipertanyakan keuntungannya. Pasalnya, dalam proyek tersebut, Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali kepastian untuk membayar tiket kereta cepat tersebut.
Pengamat Ekonomi Politik, Salimudin Daeng, mengatakan, pembangunan kereta cepat, sangat membahayakan karena lebih banyak membawa keuntungan bagi investor asing, dalam hal ini investor dari Tiongkok. Sementara Indonesia tidak akan mendapat keuntungan sedikitpun.
Dia menyebut pada proyek tersebut pemerintah Indonesia melalui beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharuskan membayar seluruh biaya investasi tersebut mulai dari upah pekerja, biaya bahan seperti besi dan armada. Seluruhnya dibayarkan menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).
Sementara, Indonesia hanya mendapatkan pemasukan dari penjualan tiket yang patokan harganya menggunakan rupiah. "Jadi kita mendapatkan bayaran rupiah dari warga yang menggunakan kereta cepat untuk membayar hutang investasi menggunakan dolar, tentu ini harus diwaspadai," ujar Salimudin dalam Diskusi percepatan pembangunan Infrastruktur VS Restrukturisasi BUMN, di Jakarta, Senin (1/2/16).
 |
| Ilustrasi |
Lebih lanjut, Salimudin menjelaskan pengerjaan proyek kereta cepat hanya membangkitkan usaha dalam negeri Tiongkok. Sebab, menurutnya, seluruh komponen dibuat di negara tersebut. Mulai dari pembuatan besi untuk rel hingga teknologi keretanya. Dengan demikian Indonesia tidak mendapatkan apa-apa.
"Hal ini yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahwa ada sisi gelap dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pembangunan tersebut di Jakarta-Bandung, yang selama ini sudah ada moda transportasi yang memadai, mulai dari kereta, kemudian tol yang membuat waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa lebih cepat. Harusnya, sebut dia, jika memang ingin membangun infrastruktur mengapa tidak di lokasi yang belum tersentuh sama sekali.
Senada, Direktur Eksekutif Center for Budgeting Analysis (CBA) Ucok Sky Kadafi menegaskan saat ini pemerintah sedang giat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, percepatan tersebut bukan untuk masyarakat Indonesia namun lebih kepada kepentingan investor asing.
Dengan kata lain, ungkapnya, pemerintah Indonesia memberikan `karpet merat` untuk investasi di Indonesia. "Hal ini terlihat dari proyek-proyek yang terus dikebut antara lain, bandara dan pelabuhan, dimana keduanya merupakan syarat untuk memudahkan investor asing masuk," paparnya.
Ucok mengungkapkan dibalik ini semua, ada upaya pemerintah untuk menyatukan seluruh BUMN yang ada, untuk berada di `satu pintu` menjadi Holding. Tentu hal ini berbeda dengan keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sedang digencarkan.
"Holding BUMN konstruksi tidak sesuai rencana pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur," imbuhnya.
Ucok menambahkan dari data yang dimilikinya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp8,3 triliun untuk program pelebaran jalan sepanjang 1.360 kilometer. Artinya, setiap satu kilometer pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp6,1 Miliar.
Tentu ini masih terbilang mahal. Untuk itu, Ucok menyatakan, dengan data tersebut bisa dikatakan bahwa masih ada hambatan di birokrasi pemerintahan, kemudian pertanyaannya adalah apa kabar Revolusi Mental yang digadang-gadangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)? (ht-glen)
