Sarmi Indikasi News -- Menyikapi pembuatan peraturan Bupati tentang tata kelola usaha penangkapan ikan dan udang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi, Kabag. Pemerintahan dan juga Sekretaris Pemerintahan Adat Kabupaten Sarmi Ottow G. Samoa,SE saat dikonfirmasi via telepon mengatakan ini merupakan satu langkah maju buat pemerintah daerah sehingga perlu didukung dan diharapkan para pemangku kepentingan harus berperan dalam memberikan masukan atau pokok-pokok pikiran yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan hukum penyusunan aturan tersebut oleh tim penyusun. Ujar Ottow.
 |
|
Kabag. Pemerintahan SETDA Kabupaten Sarmi Ottow G. Samoa,SE
|
Sehingga yang perlu diperhatikan oleh tim pembuat aturan ini adalah aturan tersebut akan mewujudkan satu sistem kerja sama antar SKPD dalam rangka pemberdayaan potensi sumbar daya kelautan dikabupaten sarmi bahkan lebih khusus lagi adanya penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang asli Kabupaten Sarmi khususnya yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau karena persolan pemeberdayaan potensi sumber daya kelautan itu sangat kompleks. Tandasnya.
Lebih jauh Ottow menjelaskan dengan adanya aturan tersebut, kedepan di sepanjang pesisir dan pulau di kabupaten sarmi akan ditemui kampung-kampung nelayan tradisional dengan system penangkapan modern artinya adanya satu sistem pembinaan dan pemberdayaan yang terorganisir. Tegas Ottow
Misalnya Dinas Perikanan dibidang Teknologi Penangkapan, Dinas Perindakop dibidang Pemasaran, Kesbangpol dibidang Mental/Spiritual dan Bela Negara, Dinas Sosial dibidang kesehajteraan dan lain-lain.
Selain itu juga pihak Pemerintah Daerah juga dengan sendirinya akan mempunyai peta wilayah potensi sumber daya kelautan yang patent.
Jadi kira-kira begitulah sistem yang akan dibangun oleh aturan tersebut, Tutup Ottow. (bym)
