Jakarta, INDIKASI News -- Fraksi-fraksi partai politik pendukung pemerintah (KP4) di DPR tidak bisa menyebutkan kementerian-kementerian mana saja yang kinerjanya tidak sesuai dengan program nawacita Jokowi-JK seperti yang dikemukan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam acara Rakernas PDIP di Jakarta, kemarin.
Sebab, hanya Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tahu siapa menteri dan Kementerian yang kinerja tidak sesuai program nawacita Jokowi-JK. Namun, diyakini pernyataan Mega tersebut sudah melalui proses penilaian terhadap kinerja para menteri tersebut. "Tentu yang tahu ibu Mega sendiri dan saya yakin pernyataan tersebut benar adanya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem) di DPR, Irma Suryani kepada Wartawan, Minggu (10/1/2016).
Anggota Komisi IX DPR memaparkan nawacita trisaksi Joktwi-JK. Ekonomi trisakti antara lain berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Artinya, swasembada pangan, tidak tergantung pada asing dan pengelolaan sumberdaya alam oleh bangsa sendiri. Kemudian, melindungi pasar domestik/pasar-pasar tradisional, memfasilitasi dan membantu Industri kecil rakyat agar ekonomi tumbuh.
Sebab itu, Irma setuju dengan apa yg disampaanikan Megawati tersebut dan mendukung agar pemerintah dapat menggunakan Trisakti sebagai dasar pijakan pengelolaan negara. "Terkait dengan pembangunan ekonomi khususnya," harapnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Romahurmuziy (Romy) berpandangan pernyataan Megawati tersebut merupakan suatu masukan untuk memacu pembantu-pembantu presiden agar sesuai dengan nawacita. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP hasil Muktamar Bandung ini tidak bisa menengarainya satu per satu kementerian mana yang tidak sesuai dengan nawacita. "Jadi data kinerja kementerian yang dirilis Menpan RB tidak bisa jadi acuan, karena RI1 sendiri menegaskan yang berhak menilai kerja menteri adalah saya," kata Romy.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Arteria Dahlan menegaskan, banyak kementerian yang kinerjanya kauh dari nawacita Jokowi-Jk. Namun, katanya, tidak etik apabila ia memaparkannya kepada publik. Justru, Arteria menilai pernyataan Megawati ini harus ditangani serius oleh pemerintah. Sebab, lanjutnya, hal ini erat kaitannya dengan janji politik maupun janji kepartaian yang diusung oleh Jokowi-JK saat pencalonan Pilpres lalu.
"Nawacita dan implementasi Jokowi itu adalah mutlak dan mempunyai resiko politik kepartaian bagi PDIP. Jangan sampai rakyat menilai nawacita dan implemntasi trisaksi seperti saat ini, padahal dipastikan bahwa pemerintah baru melaksanakan sebagian kecil saja dari nawacita dan belum substantif," jelas Arteria.
Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP ini mengungkapkan, sederhana nawacita Jokowi-JK ini adalah bagaimana politik anggaran pro rakyat yang terefleksi di APBN. Namun, itu belum terjadi. Begitu juga fokus prioritas kementrian dan lembaga juga masih jauh apabila dilihat dari nomenklatur anggaran dan target sasaran. Arteria ingin mengingatkan pemerintah jangan terbuai dengan program fisik berupa pembangunan infrastruktur, tapi juga harus membangun manusia Indonesia seutuhnya.
"Bagaimana pengembangan kualitas SDM dalam menghadapi MEA, bagaimana menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang substantif," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana mengatakan, kinerja kementerian yang dirilis oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi merupakan bocoran hasil kinerja, dimana disitu ada penilaian kuantitatif atas ketercapaian kegiatan dan program merujuk pada nawacita. Namun, dia tidak bisa menunjuk langsung kementerian mana yang tidak sesuai dengan nawacita. "Kan sudah jelas mana kementerian/lembaga yang di atas, mana urutan terbaik. Tinggal presiden menilai saja," kata pria yang biasa disapa Darus ini.
Anggota Komisi X DPR ini mengakui bahwa kinerja kementerian belum optimal dalam menjalankan nawacita. Tentu ini bukan proses mudah, karena pembangunan nasional adalah kontinyuitas dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Banyak kontrak-kontrak dengan perusahaan asing dalam pengelolaan asset nasional termasuk sumber daya mineral dan energi yang dibuat dalam pemerintahan sebelumnya.
"Tentu ini membuat pemerintahan Jokowi harus hati-hati pula dalam memutuskan sebuah kebijakan yang terikat dengan kebijakan sebelumnya," himbaunya.
Dia melanjutkan, belum lagi masalah pemahaman terhadap trisakti yang belum tentu dipahami dengan baik secara ideologi oleh para menteri kabinet kerja. Sehingga, masih banyak kegaduhan yang menunjukan koordinasi yang masih lemah antar kementerian. "Tetapi dengan ketegasan yang dimiliki Jokowi kita optimis bahwa 2016 adalah masa penting untuk memperbaharui kinerja yang dilakukan oleh menteri-menteri di kabinet kerja ini," harapnya.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPR, Irmawan menambahkan, pernyataan Megawati tersebut ada benarnya. "Ya bisa jadi ada betulnya, karena kan masyarakat belum merasakan sesuatu yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya," singkat Anggota Komisi II DPR ini.
Reshuffle
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, menteri yang tidak mau menjalankan nawacita dan trisakti digusur atau direshuffle saja, karena melawan nawacita berarti neolib. "Megawati mengingatkan menteri Jokowi agar tidak berselingkuh dengan nawacita," kata Pangi. Menurutnya, Megawati ingin mengingatkan bagaimana trisakti bisa ditangkap dan diterjemahkan menteri dan bisa diimplementasikan dalam bentuk program dan kebijakan di kementeriannya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari FNasDem, Muchtar Luthfi Andi Mutty mengatakan, pemimpin kementerian/lembaga yang tidak bekerja sesuai nawacita bukan di reshuffle. Namun, lebih kepada evaluasi. Kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat atas Polri 44,8 persen dan Kejaksaan 37,7 persen. Menurutnya, tentu ini sangat memprihatinkan. "Kementerian/lembaga yang belum maksimal adalah Polri/Kejagung dan kementerian sektor ekonomi.
Selain itu, Kementerian Desa perlu fokus agar ketimpangan pendapatan dapat ditekan. "Saya menilai kementerian ini terlalu politis dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat," ujarnya. Menurutnya, kemendagri juga perlu ketat mengawasi penyusunan APBD agar lebih berorientasi pada perbaikan pelayanan publik agar dapat meningkatkan daya saing daerah, karena itulah salah satu tujuan utama otonomi daerah.
"Yang mungkin juga perlu dicermati, pembangunan infrastruktur agar berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Jangan sampai terjadi pembangunan yang menggunakan pinjaman asing sekalian dengan penggunaan tenaga kasar mereka. Kalau itu terjadi maka infrastruktur pembangunan, tapi tidak memberi nilai tambah bagi tenaga kerja kita," tutup Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. (ht)
