Bandung, INDIKASI News -- Dugaan Korupsi penyalagunaan Anggaran Reses anggota Dewan selama Tahun 2015 ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bale Bandung Jabar oleh LSM.
Pelaporan dilakukan oleh Hendra Boentara sebagai Ketua LSM Bangkit indonesia ketua DPC Kabupaten Bandung, beliau menggatakan dugaan penyelewengan di lakukan hampir seluruh anggota dewan dari 7 daerah pemilihan di Kabupaten Bandung, pelaporan ini terkait tentang anggaran reses atau kegiatan penyerapan aspirasi masarakat di daerah pemilihan masing-masing selama tahun 2015, setiap anggota dewan melakukan reses sebanyak 3 kali pada satu masa reses total nya 12 kali reses dalam satu tahun. Katanya.
Setiap masa reses masing-masing anggota dewan memiliki anggaran Rp 28.530.000,-untuk menggelar pertemuan dengan masarakat di daerah, jika di kalikan total anggota dewan 50 orang total anggaran per satu masa reses adalah Rp 1.426.500.000-', maka per tahun dengan empat kali masa reses total anggaran reses adalah Rp 5.706.000.000,-setiap reses. Ungkapnya.
Para anggota dewan menggelar kegiatan reses dengan cara berkelompok antara 3 sampai 8 orang anggota dewan, hendra juga nenggatakan setiap anggota Dewan menghadirkan 180 warga dalam setiap acaranya mereka diduga memanipulasi data daftar hadir pemalsuan tandatangan peserta yang itu-itu saja orangnya, kwetansi konsumsi sampai tanda honor pemateri ini dilakukan untuk menggambil keuntungan.
Komisi IV kabupaten Bandung mengatakan kepada LSM Bangkit Indonesia tidak ada asumsi kerugian negara akibat penyalahgunaan ini yang mencapai Rp 4 miliar dari total anggaran reses pertahun.
Kejaksaan harus segera menindak lanjuti laporan ini dan bila mana terbukti jangan ragu penjarakan oknum anggota dewan tersebut. Tandas hendra.
Ditempat yang berbeda khususnya di Jakarta, Ketua Umum LSM Institution Government Watch (IGW) Robiansyah, SH mengatakan kepada Wartawan Media KPK dan Indikasinews.com saat di konfirmasi beliau mendukung langkah LSM Bangkit Indonesia agar terus mengawal proses dugaan korupsi menyalagunaan anggaran daerah, dan kami juga siap membongkar kasus dugaan korupsi tersebut bersama-sama sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika benar itu terbukti. Ujarnya. (asep-red)
