Sarmi Papua, INDIKASI News -- Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi kembali mendesak agar Pemerintah Daerah segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), menurutnya karena ketiadaan ULP sehingga banyak pekerjaan yang tidak beres dan berujung pada tingginya kasus korupsi yang menjerat kontraktor dan para pejabat di Kabupaten Sarmi dalam 3 tahun terakhir.
“sudah saatnya Sarmi ada ULP, saya sudah sampaikan ulang – ulang ke Pemda, kita berharap tahun 2016 ini di awal tahun sudah terbentuk sehingga kegiatan di tahun ini semua terkontrol baik dan tidak menimbulkan banyak masalah”, kata Korneles Melky Daufera, ST, Ketua Komisi C DPRD Sarmi, Jumat (22/1/2016).
 |
| Ilustrasi |
“jadi selama ini semua akal – akalan saja, di bikin seolah ada tender dan lelang, ada penawaran, dan sebagainya, padahal semua hanya rekayasa, saja, pemenangnya sudah di atur dan pasti berbau KKN, walau dari segi administrasi terkesan memenuhi”, kata Daufera yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Gapensi Kabupaten Sarmi itu.
“karena tidak ada ULP itulah, makanya Kepala SKPD atau PPK bikin mereka punya mau sendiri, ada istri, anak, sodara, dan teman punya perusahaan yang mereka bawa masuk, akhirnya banyak kontraktor siluman bermunculan di Sarmi, padahal mereka – mereka saja yang garap itu pekerjaan”, kata Daufera.
Dengan kondisi tersebut, maka tidak jelas siapa yang mau mengawasi, dan siapa yang harus di awasi, dan hasilnya terlihat, begitu banyak pejabat dari Sarmi yang terjerat oleh kasus korupsi.
“kalau kita mau selamatkan uang negara dan kita bekerja sesuai aturan, tenang, tidak perlu khawatir akan kena masalah, harus segera di bentuk ULP”, kata Daufera lagi.
Hal tersebut menurutnya sudah berulang – ulang ia sampaikan kepada Plt. Bupati maupun ke Sekda, namun belum ada realisasinya, ia berharap di tahun 2016 sebelum penyerahan DIPA, Sarmi sudah harus punya ULP yang biasanya di bawah kendali Asisten II dan Pokjanya di Dinas Pekerjaan Umum.
“kita bicara APBD sebesar apapun, kalau tidak ada prosedur maka sama saja bohong karena akan terjadi kebocoran terus – menerus”, kata Daufera.
Menurutnya output sebuah pekerjaan baik atau buruk di mulai dari tahap perencanaan, kalau dari proses penetapan pemenang saja sudah akal – akalan, kontraktor kerja kadang kala dokumen belum lengkap, perencanaannya juga asal – asalan, jadi tidak ada indicator jelas yang di pakai dalam pengawasan.
“itulah mengapa selama ini angka kasus korupsi di Sarmi tinggi sekali dan menjerat pejabat – pejabat dan kontraktor, semua di bikin semau gue saja, dan menyiasati aturan”, tandasnya.(sp-bym)
