Jakarta, INDIKASI News -- Kerusakan bangunan sekolah di DKI Jakarta mengerikan dan memalukan. Di Ibukota negeri ini, terdapat sebanyak 47 persen sekolah yang rusak. Meski sudah mengerikan, ternyata Dinas Pendidikan (Disdik) DKI belum mempunyai data valid berapa angka pasti sekolah yang harus direhabilitasi atau diperbaiki. Bahkan parahnya, program renovasi sekolah rusak belum akan dilaksanakan tahun ini.
Kerusakan bangunan sekolah SD, SMP dan SMA itu diakui Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Aprianto. Sekolah tersebut tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.
Salah satu sekolah yang rusak parah adalah SDN Klender 15, Jakarta Timur. Atapnya roboh, cat tembok gedung terkelupas mirip `rumah hantu` di zaman Belanda. Akibatnya 293 siswa terpaksa mengungsi ke SDN 14 Klender.
Di Kepulauan Seribu juga ada sekolah yang rusak. Kondisi gedung SDN 01 Pulau Kelapa, juga memprihatinkan. Hal itu terlihat, dibeberapa sudut dan langit-langit setiap kelas yang sudah tidak layak lagi.
 |
| Ilustrasi |
Kita menyatakan prihatin dengan kondisi sekolah rusak di DKI Jakarta. Padahal, dalam APBD tahun 2016, skala prioritas untuk pendidikan dialokasikan sebanyak 20 persen dari total nilai anggaran Rp66,3 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyak bangunan sekolah yang rusak di Ibukota. Bahkan, sekolah-sekolah itu tidak layak pakai. Menurutnya, tahun 2016 sampai 2017 akan direhabilitasi.
Harus kita akui, pembangunan pendidikan masih menghadapi tantangan dengan sarana dan prasarana. Meskipun anggaran pendidikan besar, seperti di Jakarta, tetapi banyak kondisi sekolah yang memprihatinkan.
Rapuhnya gedung-gedung sekolah tentu mengancam keselamatan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar dalam keseharian. Tidak jarang atap sekolah ambruk saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Karenanya, renovasi bangunan sekolah bobrok harus dilakukan secepatnya.
Kita mengingatkan, hanya dengan ketenangan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman. Kita harus belajar dari apa yang sudah dilakukan Jepang.
Negeri ini bukan mendirikan sekolah unggul, tetapi membangun sekolah dengan fasilitas sama yang bisa mendidik anak-anak tanpa ada perbedaan.
Kita berharap agar Ahok memfokuskan pada upaya-upaya perbaikan sarana pendidikan. Selama gedung-gedung sekolah yang rusak di wilayah DKI belum mengalami perbaikan dan memadai, tidak mungkin kita mendapat siswa-siswa yang berkualitas. Tidak mungkin mutu pendidikan di Jakarta bisa ditingkatkan.
Tentu saja Ahok harus pula mengurangi proyek pembangunan lain, dan sebaiknya membereskan masalah telantarnya siswa akibat ruang kelas ambruk atau sekolah rusak. Soal sekolah rusak masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI yang belum beres.
Pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan anak usia SD-SMP dan SMA yang berkualitas. Namun bagaimana kita mau bicara pendidikan dasar bermutu, sementara sarana dan prasarana mendasar saja belum beres.
Kita patut mempertanyakan tanggung jawab Pemprov DKI untuk menuntaskan hal-hal mendasar dalam pendidikan dasar, apalagi anggaran pendidikan terus meningkat.
Sebaiknya Pemprov DKI segera memperbaiki bangunan gedung-gedung sekolah di Jakarta yang rusak. Jangan sampai sekolah itu roboh dulu lalu memakan korban baru diperbaiki.
Program perbaikan ataupun renovasi sekolah hendaknya menjadi program utama Pemprov DKI. Maka, dalam hal ini harus ada pengawalan ketat terhadap rencana tersebut. Mulai dari pendataan, survei lapangan, desain dan perencanaan anggaran harus dikawal.
Setelah reformasi pemerintah provinsi sudah diberikan kewenangan untuk memperhatikan masalah pendidikan di daerahnya masing-masing. Kini, tinggal gubernurnya mau gerak atau tidak. DPRD DKI juga harus turun tangan meninjau. Masyarakat harus menyampaikan fakta-fakta sekolah rusak dan permasalahan sekolah lainnya kepada gubernur.
Kita berharap mulai tahun ini, atau setidaknya tahun depan (2017), tidak ada lagi sekolah yang tidak layak apalagi rusak parah di DKI. Ingat, ini Ibu Kota, jangan malu-maluin. (ht-asp)
