Tangerang, INDIKASI News -- Keberadaan atau tempat penitipan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak berdiri karena selama ini jika melaksanakan operasi atau razia serta mendapatkan PMKS dikirim ke panti sosial di Kedoya, Jakbar atau Cipayung, Jaktim. Warga menilai kegiatan penertiban atau razia yang dilakukan selama ini tak maksimal.
“Gimana mau maksimal pelaksanaan dilapangan untuk kegiatan razia atau operasi PMKS yang dilakukan Satpol PP maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangsel,” kata Ny. Nurhayati, warga Pamulang.
Informasi atau masalah hasil razia maupun operasi yang dilakukan jajaran Pemkot Tangsel terhadap PMKS yang dinilai menambah kesan kumuh serta semrawut wajah kota selama ini tak bisa ditangani langsung tapi hanya dititipkan di dua panti yang ada di DKI Jakarta.
Menurut dia, keberadaan maupun adanya gedung panti sosial tersendiri tentunya sangat dibutuhkan bagi Kota Tangsel yang terus berkembang setiap hari. “Kalau hanya dititipkan terus tentunya DKI Jakarta juga bakal kewalahan untuk menampung hasil razia atau operasi PMKS yang dilakukan di wilayahnya sendiri,” tuturnya yang berharap Pemkot Tangsel maupun anggota DPRD setempat memperhatikan masalah tersebut melalui pengajuan anggaran untuk membangun panti sosial di Tangsel.
SELESAI DIDATA DILEPAS
Keluhan berkaitan dengan tak adanya gedung panti sosial tersendiri, diakui Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, yang mengaku beberapa kali sudah menyampaikan permasalahan tersebut di tingkat kota maupun propinsi Banten.
Bahkan Pemkot Tangsel sendiri juga sempat mengusulkan ke Propinsi Banten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Propinsi berkaitan dengan pembangunan panti sosial di wilayah Banten yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan oleh pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Banten. “Keberadaan panti sosial itu sangat penting karena beberapa kota dan kabupaten di Propinsi Banten juga banyak yang belum memiliki panti sosial,” imbuh Benyamin Davnie.
Di tempat terpisah Kepala Dinsosnakertrans Tangsel, Purnama Wijaya, mengakui tidak adanya panti sosial membuat kinerja di jajaran tempatnya bekerja maupun Satpol PP kerap kesulitan dan terkendala dalam penangganan PMKS walaupun sudah bekerjasama dengan DKI Jakarta dan Pondok Pesantren di Serang.
Hasil razia gelandangan dan PSK memang dikirim ke luar Kota Tangsel seperti panti sosial Kedoya dan Cipayung di DKI Jakarta, tuturnya untuk kuota dipanti asuhan atau Pondok Pesantren di Serang sudah habis sehingga setelah didata di Ponpes tersebut kemudian dilepaskan kembali.
“Kami berharap ada perhatian serius dan bantuan dari pemerintah pusat dalam pembangunan panti sosial untuk Kota Tangsel ke depan,” tuturnya. (Pk)
