Jakarta, INDIKASI News -- Pengusutan dugaan korupsi pengadaan perangkat UPS mulai merambah kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Puluhan anggota Bareskrim Mabes Polri, Senin (27/4) sore menggeledah ruang kerja H. Abraham Lunggana alias Lulung dan Sekretariat Komisi E di gedung dewan kawasan Gambir, Senin (27/4). Terakhir polisi angkut tiga komputer dan sejumlah dokumen dari kedua ruangan tersebut.
Petugas reserse berpakaian kemeja putih dan celana hitam dikawal sejumlah petugas berseragam lengkap, mulai memasuki ruangan di gedung dewan sekitar pukul 15.30. Kedatangan aparat penegak hukum dipimpin Kasubdit V Bareskrim Mabes Polri, AKBP Mohammad Ikram ini dalam rangka mengembangkan kasus pengusutan dugaan korupsi perangkat Uninteruptible Power Suplay (UPS) yang kini merambah kalangan dewan.
Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Alex Usman (mantan Kasi Sarana Prasarana Sudin Dikmenti Jakbar) dan Zaenal Solaiman yang saat ini masih aktif menjabat Kadispora DKI Jakarta sebagai tersangka pengadaan UPS tahun 2014. Proyek pengadaan UPS untuk 49 sekolahan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diduga kuat terdapat unsur mark-up sehingga nilainya mencapai hampir Rp 300 miliar.
Diduga, kasus cincai-cincai anggaran APBD DKI 2014 melibatkan sejumlah oknum DPRD periode 2009-2014. Pada saat proyek ini berjalan, H. Lulung adalah kordinator Komisi E yang mana anggotanya antara lain Fahmi Zulfikar (terpilih lagi sebagai anggota dewan 2014-2019, mantan dewan Firmansyah, dan masih banyak lainnya.
TAK KEBAL HUKUM
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pihaknya sudah mendapat surat pemberitahuan dari Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan dewan. “Ada surat izinnya. Ya kami harus menghormati upaya polisi untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan UPS,” ujar Prasetio di gedung lama DPRD kawasan Gambir, Senin malam.
Ia mengatakan pihaknya mendukung kepolisian yang tengah berupaya menegakkan hukum. “Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk anggota dewan,” tegas politisi PDIP yang sempat menyaksikan polisi menggeledah ruang sekretariat Komisi E di lantai satu gedung lama dewan.
Prasetio juga membenarkan bahwa polisi selain memeriksa ruang sekretariat komisi, juga menggeledah ruang kerja salah satu rekannya yakni Abraham Lunggana alias Lulung yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. “Kita mendukung upaya penegakan hukum. Tapi kita juga harus menghormati azas praduga tak bersalah,” kata Prasetio.
Polisi menggeledah dan mengangkut sejumlah berkas dan peralatan komputer dari gedung dewan, dalam rangka mengusut dugaan korupsi UPS yang diduga turut melibatkan anggota dewan periode 2009-2014. Proyek pengadaan uniteruptible power suplay (UPS) di 49 sekolahan senilai hampir Rp 300 miliar dibiayai APBD 2014.
AKBP Mohammad Ikram menjelaskan pihaknya menggeledah ruang kerja Lulung dan Fahmi Zulfikar yang juga anggota DPRD. “Kami membawa satu dus berisi dokumen serta tiga perangkat komputer dari ruang kerja mereka, guna pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Ikram yang memimpin penggeledahan hingga pukul 21.00.
Saat ditanya apakah penggeledahan ini dilakukan karena Lulung dan Fahmi tidak menghadiri panggilan pemeriksaan, Ikram menegaskan bahwa penggeledahan sudah direncanakan sebelumnya. (Baca :
Bareskrim Panggil Haji Lulung dan Fahmi, Terkait Pengadaan). (pk)
Bareskrim Panggil Haji Lulung dan Fahmi, Terkait Pengadaan). (pk)
