Jakarta, INDIKASI News -- Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menenggarai ada persekongkolan jahat yang dilakukan Pemerintah dan DPR untuk merampok uang rakyat.
Hal ini, menurutnya, bisa dilihat dari berbagai fakta saling `mengamini` di antara pemerintah dan DPR meskipun langkah masing-masing pihak tidak pro rakyat.
"Kita lihat semua langkah pemerintah saat ini `diamini` oleh DPR, tidak ada kritik sama sekali, meskipun langkah-langkah itu tidak pro rakyat. Lihat saja betapa DPR diam saja ketika harga BBM, listrik dan gas dinaikkan. Mereka sama sekali tidak menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terkait kebijakan pemerintah ini," ujar Uchok, Senin (27/4/15).
Uchok mensinyalir ada modus baru dalam merampok uang rakyat, dimana perampokan uang rakyat itu tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, tapi sudah menggunakan metode-metode terbaru saat ini. Ia menambahkan, perampokan tidak lagi menggunakan cara menaikan harga proyek dari nilai sesungguhnya dari anggaran yang ada, tapi sudah mengambil langsung dari kantong rakyat.
"Kalau dulu penguasa merampok uang rakyat dengan cara menaikan anggaran yang tidak sesuai fakta. Kini perampokan langsung diambil dari kantong rakyat. Contohnya, rakyat dipaksa membeli BBM, listrik dan gas dengan harga tinggi, jadi untungnya dua kali. Pertama, uang subsidi tidak jelas digunakan untuk apa, karena sudah beberapa bulan subsidi dicabut dan harga BBM, gas dan listrik naik, tapi tidak ada manfaat berarti yang dinikmati rakyat. Kedua, rakyat membayar lebih mahal dari harga yang sesungguhnya karena monopoli para pengambil kebijakan," bebernya.
Lebih jauh, Uchok mengungkapkan, dirinya tidak melihat ada kepentingan ideologi apapun yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak. Pertentangan yang terjadi di awal pemerintahan berdiri menurutnya tidak lebih dari upaya saling tawar di antara mereka. Ketika kesepakatan sudah diambil, kata dia, maka siapa mendapat apa dan berapa, maka pertentangan pun hilang seperti yang bisa dilihat saat ini oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Saat ini DPR dan Pemerintah sedang melakukan `bulan madu` atas biaya rakyat. Beban rakyat makin berat karena berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat, sementara kehidupan mereka makin nyaman karena sudah ada pembagian kavling untuk kepentingan mereka masing-masing. Sementara aparat penegak hukum seperti Polisi, KPK dan Kejaksaan sudah diintervensi baik oleh pemerintah maupun DPR sendiri. Upaya mengadu domba Polisi dan KPK adalah upaya mereka untuk mengamankan kepentingan mereka semata," cetusnya.
Pemerintah pun `mengamini` semua permintaan DPR termasuk rencana pembangunan gedung baru dan pemberian tambahan uang muka pembelian mobil termasuk di dalamnya untuk anggota DPR yang sampai sat ini belum memberikan apapun buat rakyat.
Uchok mengingatkan bahwa itu hanya langkah awal pemerintah memberi hadiah pada DPR karena akan banyak lagi hadiah-hadiah yang akan diberikan pemerintah kepada DPR kedepan, meski harga yang harus dibayarkan adalah kehidupan rakyat yang semakin susah.
"Saya rasa pembangunan gedung baru ini hanya salah satu contoh saja adanya deal-deal bagi-bagi kue antara DPR dan Pemerintah. Akan banyak lagi persetujuan yang akan diberikan pemerintah ke DPR sebagai balasan atas sikap DPR kedepan yang akan membiarkan terus langkah-langkah pemerintah yang tidak pro rakyat," paparnya.
Ia juga melihat bantahan-bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya tidak tahu adanya nomeklatur pemberian mobil dan juga nomeklatur pembangunan gedung baru. "Apa bedanya kasus uang muka mobil, pembangunan gedung dan Budi Gunawan? Ketika rakyat menolak, Jokowi selalu saja buang badan, berlagak tidak tahu. Betapa lucunya Jokowi," pungkasnya. (ht)
