Hal
tersebut agar APBD yang digunakan oleh daerah tepat sasaran serta
akuntabel. Mendagri Tjahjo Kumolo menilai program tersebut selain
bermanfaat mencegah penyelewengan dana APBD juga bermanfaat menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah.
"Kami
ingin tanggung jawab keuangan di tahun 2015, rapornya tidak merah.
Tahun kemarin (2014) hanya 36% daerah yang mampu mempertanggung jawabkan
keuangan daerahnya" ujar Mendagri Tjahjo Kumolo seusai Upacara
Peringatan Hari Otonomu Daerah, di Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4).
Tjahjo
mengatakan, pos-pos anggaran yang rawan diselewengkan dalam APBD adalah
dana bansos, dana hibah, termasuk pajak. Dengan alasan itu Mendagri
memerintahkan para gubernur agar dapat mengawasi dana APBD
kabupaten/kota, khususnya dana yang peruntukannya untuk pilkada.
‘’Kami
memberikan instruksi ke gubernur agar dapat mengontrol anggaran
kabupaten/kota. Yang provinsi ke Mendagri, termasuk anggaran pilkada di
tahun ini agar lebih tertib, ujiannya di pilkada," tukasnya.
Tjahjo
juga mengatakan biaya kampanye calon kepala daerah yang ditanggung
negara, maka penyelewengan APBD makin berkurang. Ia pun meminta
masyarakat dan pers mengawasi penggunaan dana hibah dan bansos agar
tidak digunakan kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali untuk
tambahan modal politik.
Mantan
Sekjen PDIP tersebut juga meminta agar penegakan hukum oleh Kejaksaan
dan Kepolisian diperkuat untuk mengawasi penggunaan APBD oleh pemerintah
daerah.
Pemprov
DKI Jakarta yang pertama kali menerapkan e-budgeting sehingga mampu
mendeteksi masuknya dana-dana siluman dalam APBD. Kini Polri tengah
menyidik kasus pengadaan UPS bernilai miliran rupiah yang terdeteksi
berkat adanya e-budgeting. (pn)
