Jakarta, INDIKASI News -- Partai yang baru bergabung dengan pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni Partai Amanat Nasional (PAN) meminta wacana kocok ulang pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan merevisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang digembar-gembokan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak lain parpol utama pendukung pemerintah atau KIH ini dihentikan. Sebab, hal itu akan membuat kegaduhan di DPR. Sementara, PAN ingin kondisi tidak gaduh karena PAN ingin damai sejahtera.
"PAN meminta mengakhiri perebutan pimpinan AKD DPR melalui revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Karena hal ini akan menciptakan politik gaduh, tidak produktif bagi perbaikan bangsa dan negara. Partai politik harus bersatu padu mengamankan keutuhan NKRI," kata Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi saat di hubungi, Minggu (6/9/15)
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini mengatakan, realitasnya di DPR sudah tidak ada pembelahan blok politik KMP - KIH. Di rapat komisi DPR justru parpol pemerintah bersikap kritis dan pedas terhadap kebijakan pemerintah. "Kalau ada parpol bergabung atau keluar dari pemerintah, karena menyangkut visi dan kebijakan parpol masing-masing. Tidak usah diarahkan lagi kepada kocok ulang atau perebutan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan merevisi UU MD3," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ini mengungkapkan, persoalan di DPR sekarang adalah apakah program dan kebijakan pemerintah itu dapat memberi manfaat bagi masyarakat atau bangsa. Jika pemerintah melenceng, maka PAN akan tetap bersuara kritis konstruktif. "Tujuannya agar pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan kuat," ujarnya.
Disatu sisi, Viva mengatakan partainya tidak mau disebut mengekor Partai Demokrat (PD) yang bersikap sebagai parpol penyeimbang. Karena, partainya pendukung pemerintah. Semenetara, PD tidak gabung dengan pemerintah. "Tidak, kalau PD kan di luar pemerintah," jelasnya. (hr)
