Jakarta, INDIKASI News -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit atau pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Indonesia (BI), lantaran tidak becus dalam mengendalikan nilai tukar rupiah.
Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Hendrawan Supratikno, menyesalkan bahwa hingga kini kecenderungan pelemahan rupiah belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan pelaku pasar, justru muncul berbagai spekulasi, bahwa tren pelemahan ini akan terus berlanjut.
"Dan tak lama lagi akan menembus ambang psikologis Rp15 ribu per dolar AS. Sepanjang tahun ini rupiah telah melemah lebih dari 18%, dibandingkan dengan kurs awal Januari 2015. Sangat berbeda saat 2014," kata Hendrawan dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Hendrawan menambahkan, sepanjang tahun 2014 lalu rupiah hanya melemah sekitar 1,74 persen, yaitu dari Rp12.160 per dolar AS di awal tahun 2014, menjadi Rp12.385 per dolar AS pada awal Januari 2015.
"Sangat jauh berbeda kan. Di 2014 hanya melemah di bawah 2 persen, tapi di 2015 ini sudah lebih dari 18 persen," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengaku memahami, bahwa terdapat faktor eksternal yang memengaruhi pelemahan rupiah ini. Yakni seperti rencana kenaikan suku bunga AS, ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani, serta kebijakan devaluasi Yuan yang kemungkinan bakalan diikuti oleh beberapa negara lain.
Namun yang disesalkan oleh Hendrawan, dalam kondisi kecenderungan pelemahan rupiah ini, berkali-kali antisipasi BI selalu meleset. Padahal, pelemahan rupiah yang terus berlanjut itu telah menimbulkan dampak berantai, yang bila tidak diantisipasi dengan segera maka akan mengganggu kekuatan fundamental ekonomi nasional.
"Dari aspek lain, harga ekspor dan volume sudah turun. Ini kita sudah mulai khawatir. Saat ini sudah menyentuh Rp14.700 lebih. Kalau ini dibiarkan, tak ada manajemen kurs, pelemahan rupiah punya dampak berantai. Utang pemerintah membesar. Ini belum bisa dimanajemen dengan baik. BI kemampuan antisipasinya lemah," tutur dia.
Oleh karena itulah Hendrawan menegaskan bahwa Fraksi PDIP mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan BPK RI, dan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004.
"Kita bukan tidak percaya dengan BI, tapi kita ingin BI transparan. Kita ingin melihat kinerja nilai tukar di BI. Jangan sampai muncul salah persepsi, seakan-akan pemerintah tidak becus kelola rupiah. Pemerintah itu kebijakan fiskal. Urusan moneter wewenang BI. Jangan sampai pula terjadi ketidakefektifkan fungsi BI," tegasnya.
Suku Bunga BI
Sementara itu Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Juliari Batubara justru mempertanyakan keputusan BI yang mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 7,5 persen.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI ini, BI seharusnya menurunkan suku bunganya tersebut. "BI kenapa enggak nurunin suku bunganya? Pengusaha akan sorak sorai kalau suku bunga itu diturunkan. Corporate tax kalau bisa diturunin juga, itu akan membuat pengusaha tambah bersorak. Kalau saya lihat pengusaha sudah berpuluh-puluh tahun tahan banting. Namun kurang diperhatikan pemerintah," kata Juliari ditempat yang sama.
Hal berbeda disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari Mecode Studies (Management and Economy Development Studies), Mangasa Augustinus Sipahutar, yang menilai seharusnya BI menaikkan suku bunganya. "BI menurut saya tidak memiliki sense of crisis. Harusnya jangan dipertahankan. Harusnya dilawan, counter policy," katanya saat dihubungi terpisah.
Mangasa memahami, bahwa jika BI Rate dinaikkan maka dampak negatifnya bakalan menerpa sektor riil domestik. Tapi menurut dia dampak negatif itu hanya akan terjadi sementara saja, demi menguatkan nilai tukar rupiah. Dan apabila BI berkeinginan seperti itu pun, tinggal memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Namun demikian, kandidat Doktor Ekonomi FEM IPB (Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor) ini juga menyoroti kinerja BI, yang dinilainya belum dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mengemban tugas utamanya dalam bidang moneter yakni menjaga stabilitas rupiah.
"Penurunan rupiah ini kan sejak awal tahun ya. Kita lihat nih, kalau di dalam pemberitaan-pemberitaan di media-media massa, sepertinya kita luput menyorot tugas BI, yang harusnya menstabilisasi nilai tukar rupiah. Ini kan pemerintah-pemerintah terus yang disorot. BI yang harusnya disorot. BI itu sudah berbuat apa?" sesal Mangasa.
Dia juga mengaku heran, mengapa BI sepertinya selalu salah langkah dalam mengantisipasi pelemahan rupiah ini. Contohnya, yakni saat BI mengambil kebijakan mengintervensi pasar.
"Apa intervensi yang mereka lakukan itu berpengaruh? Malah menggerus cadangan devisa kan. Padahal hanya kebijakan moneter yang bisa mengatasi kondisi saat ini," ujarnya.
Oleh karena itu Mangasa memberikan saran untuk saat ini sebaiknya BI dapat bersikap lebih transparan lagi. Ssebelum mengambil langkah-langkah tertentu pun, BI sebaiknya dapat memberikan penjelasan ke publik.
"Transparan dulu deh. Kita ini sekarang posisinya lagi apa? Hati-hati? Atau krisis kah? Dari sisi moneter, kondisi kita seperti apa?," tegas dia.
Terakhir, Mangasa meminta BI agar tak lagi membawa-bawa faktor luar, sebagai penyebab melemahnya rupiah.
"AS jangan dibawa-bawa lagi deh dalam konteks ini. Rencana mereka menaikkan suku bunga itu kan sudah lama wacananya. Artinya kemana saja selama ini kan. Jangan selalu menyalahkan kondisi eksternal, kita akan jadi kacau sendiri," tukasnya. (ht)
