Jakarta, INDIKASI News -- Pelambatan ekonomi yang hingga saat ini masih saja terjadi di negara Indonesia, dianggap merupakan dampak yang ditimbulkan oleh praktik penjajahan model baru, yang sedari dulu sebenarnya sudah berkembang. Karena itu, Indonesia pun kesulitan untuk keluar dari kondisi seperti ini.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun, mengingatkan, bahwa Indonesia ini sejatinya merupakan negara dan bangsa yang merdeka serta berdaulat. Karena itu, bangsa asing tidak boleh semena-mena merampok aset ekonomi dan kekayaan alam Indonesia, dan haram ‘merobek’ merah putih Indonesia.
"Indonesia bukan wilayah jajahan bangsa asing seperti Cina, Jepang, Amerika, atau lainnya. Dan juga kemerdekaan Indonesia, bukan hadiah atau belas kasihan bangsa asing, melainkan rahmat Allah SWT dari hasil cucuran darah puluhan juta nenek moyang bangsa Indonesia," kata Ali pada wartawan di Jakarta, Minggu (27/9/2015). BACA: Hapus Tunjangan Profesi, Jokowi Presiden `Pengkhianat` Guru
Ali menjelaskan, bahwa pernyataannya tersebut didasari fakta bahwa Indonesia saat ini sudah tak memiliki apa-apa lagi, kecuali 250 juta penduduk dan 54,9 juta UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang masih bertahan. Kondisi seperti itu, menurutnya tercipta karena penjajahan model baru yang disebutkannya tadi.
"Bahkan secara de facto Indonesia sudah tidak merdeka serta tidak berdaulat lagi. Deregulasi pelonggaran izin toko modern oleh pemerintah tidak lepas dari upaya memaksakan kehendak bangsa asing menjajah ekonomi rakyat. Jika bangsa asing paksakan kehendak maka mereka harus diusir dari Indonesia," ujarnya.
Ali menegaskan, secara kasat mata rezim pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) beserta wakilnya, Jusuf Kalla (JK) telah tertangkap tangan sebagai rezim kekuatan asing yang menjajah rakyatnya sendiri. Pasalnya, tanpa pelonggaran izin itu, sudah 3500 pasar tradisional yang kolaps serta jutaan PKL yang gulung tikar.
"Untuk itu, APKLI juga memberi peringatan pada APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) serta pihak APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk mau segera menyudahi menjajah ekonomi rakyat Indonesia. Jika paksakan kehendak, maka APKLI - PKL bersama elemen kekuatan bangsa lainnya akan melawan," tutur dia.
Selaku Ketua Umum APKLI, Ali mengaku sudah memerintahkan para PKL di seluruh tanah air untuk bersatu dengan elemen kekuatan bangsa Indonesia lain, untuk melawan rezim imperialis pemerintahan Jokowi-JK. Kondisi atau situasi yang terjadi seperti saat ini, menurut dia sudah tidak bisa dibiarkan lagi ke depannya.
"Bukan saja kedaulatan ekonomi bangsa yang dirobek, eksistensi dan keutuhan NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 sudah di ujung tanduk. Insya Allah tanggal 30 September 2015, APKLI mengeluarkan MAKLUMAT 30 S PKL INDONESIA BERSATU Melawan Rezim Imperialis Jokowi-JK yang menjajah bangsa Indonesia," ucapnya.
Maklumat 30 S PKL tersebut, tambah dia, merupakan wujud nyata dari tekad bulat PKL seluruh Indonesia guna melawan dan mengusir penjajahan model dari negara Indonesia.
"Serta dalam rangka menjaga dan memertahankan eksistensi ataupun keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," pungkas Ali. (ht)
