Jakarta, INDIKASINews -- Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) teror Jakarta dengan target menciptakan opini, Jakarta menakutkan. Aksi kelompok ini semakin berani dan nekad karena berani beraksi di area publik, memasang bendera ISIS di Mapolsek Kebayoran Lama. Sebelumnya seorang yang diduga simpatisan ISIS menusuk dua polisi di Jakarta Selatan. Diduga setelah menyerang polisi, ISIS akan serang militer dan fasilitas umum seperti mal. Warga diminta waspada, dan kepolisian diminta berkerja keras membersihkan ISIS dari ibukota.
“Mereka melakukan teror dan ingin menciptakan opini bahwa Jakarta itu menyeramkan dan menakutkan. Dengan demikian warga resah. Namun Kepolisian harus memastikan aksi teror itu apakah benar dilakukan ISIS, karena bukan tidak mungkin dilakukan oleh pihak lain yang mengaku-ngaku dari ISIS,” kata pengamat intelijen dari Insitute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi kepada Media, Selasa (4/7/17).
 |
| Ilustrasi |
Hal senada disampaikan pengamat terorisme, Al Chaidar, menurutnya, rangkaian terorisme yang terjadi beberapa waktu terakhir sudah direncanakan, dan ISIS sudah merencanakan aksi-aksi teroris secara beruntut sejak setahun silam.
"Saya kira adalah serangan yang sudah direncanakan sekitar setahun yang lalu oleh kelompok ISIS yang memang akan melakukan gerakan-gerakan beruntunnya," ujar dia seperti dilansir Republika.co.id, Senin (3/7).
Menurut Chaidar, di tahun 2016 silam, kelompok teroris ISIS sudah memiliki program untuk serangan-serangan teror di beberapa negara. Serangan-serangan teror tersebut, kata dia, ditunjukan untuk menimbulkan suasana chaos kekacauan dan delegitimasi pada aparat keamanan.
"Terutama polisi dan serangan ini masih difokuskan pada target utama yakni target polisi. Target berikutnya menyerang militer dan aparatur sipil negara lainnya. Kemudian akan mulai menyerang tempat-tempat dan fasilitas umum dan mengundang perpecahan. Lalu mal-mal, dan aliran-aliran keagamaan," ujar Chaidar.
Bisa Mengaku ISIS
Khairul Fahmi menyatakan sanksi jika ISIS yang diduga meneror Polsek Kebayoran Lama akan membuat Jakarta konflik seperti yang terjadi di Marawi Filipina. Sebagai pelaku teror, ISIS bisa melakukan gertakan terhadap aparat keamanan Indonesia.
Namun, lanjutnya, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa kelompok-kelompok yang melakukan teror di Indonesia mempunyai kemampuan yang setara dengan aparat keamanan Indonesia atau setidaknya mendekati yang beraksi di Marawi. "Aksi Maute dan ASG itu kan sebenarnya sdh eksis jauh sebelum ISIS hadir," papar Khairul.
Sementara itu pengamat intelijen dari The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Rida Hesti Ratnasari mengatakan, pelaku pemasangan bendera dan teror yang diterima Polsek Kebayoran Lama bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena saat ini siapa pun dapat mengatasnamakan ISIS sebagai "waralaba tanpa syarat". Oleh karenanya, siapapun belum dapat memastikan bahwa pelaku teror Polsek Kebayoran Lama adalah ISIS.
"Berbagai pemilik 'kepentingan' sangat mungkin meminjam tangan ISIS," ujar Rida.
Menurut Rida, teror di Polsek Kebayoran Lama, bukan menggunakan aksi teror bom. Sehingga seolah merupakan (semacam) uji coba kesiapsiagaan Polri. Oleh karenanya penguatan eksistensi ISIS tidak dapat dicapai dengan aksi seperti ini. “Jadi tidak dapat dipastikan bahwa ISIS adalah pelakunya," ungkapnya.
Terpisah, pengamat kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo mengatakan, kecenderungan peningkatan aksi ISIS tidak akan mampu ditangani oleh pihak kepolisian semata
"Polisi tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi setiap ancaman yang mungkin saja terjadi. Semua komponen bangsa harus mengambil sikap dalam meningkatkan dan menanggulangi kewaspadaan akan bahaya ISIS ini," ujar Sudarsono kepada Media di Jakarta, Rabu (5/7/17).
Sudarsono menambahkan bahwa kebijakan pemerintah juga sebagai faktor penentu, lantaran berbagai kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini cenderung menguntungkan pihak - pihak tertentu saja dan lebih mengarahkan kepada sistim ekonomi liberal sehingga merugikan masyarakat ekonomi lemah.
"Yang paling penting pemerintah harus bisa mengayomi semua pihak dengan rasa berkeadilan, bukan malah memupuk suatu kebencian," pungkas Sudarsono. (ht-red)
