Jakarta, INDIKASI News -- Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) yang terlihat enggan membeberkan orang atau perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
"Sekretaris Daerah malah mengatakan hal itu harus hati-hati dan perlu waktu. Jawaban seperti itu tentu tidak memuaskan," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (2/11/15).
Komisi VIII sedang melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Sumsel untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melihat secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta asap oleh pemerintah.
Di Palembang, Komisi VIII mengadakan rapat terbatas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemprov Sumsel pada Minggu (1/10) yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada Senin (2/11).
Tentang pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, Saleh mengatakan di banyak media pemerintah sudah menyebutkan ada beberapa orang dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab.
"Bila tidak diungkap secara jelas, masyarakat akan sulit untuk memantau dan mengikuti perkembangannya. Padahal, korban dan kerugian yang dirasakan masyarakat semakin meluas," tuturnya.
Anggota Komisi VIII juga melihat dan memantau langsung hutan dan lahan yang terbakar dengan menggunakan helikopter. Melihat kondisi tersebut, Saleh meminta pemerintah tidak menghentikan operasi pemadaman yang dilakukan.
"Wilayah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena titik api masih sangat banyak. Apalagi, di wilayah Sumatera Selatan belum turun hujan," ujarnya.
Saleh juga memuji upaya pemadaman yang dilakukan TNI yang bekerja terus menerus di lapangan. Menurut dia, ucapan terima kasih terbesar harus dilayangkan kepada TNI yang terlihat tidak pernah lelah untuk bekerja. (ht)
