Jakarta, INDIKASI News -- Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tak segan-segan akan memecat dan mencopot kepala dinas (eselon II) yang bermasalah dan tak mampu dalam menjalankan tugas. Ahok masih memberikan kesempatan bagi mereka hingga akhir tahun 2015.
Ancaman Ahok yang akan memecat kepala dinas bermasalah itu dipertanyakan berbagi kalangan. Pasalnya Ahok masih mempertahankan beberapa Kepala Dinas (Kadis) yang sempat bermasalah ataupun menjadi sorotan dikarenakan terlibat dalam persoalan atau kasus tertentu.
Pejabat yang disebut-sebut bermasalah itu diantaranya mantan Kepala Dinas Infokom DKI Agus Bambang, yang kini menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Made Suarjaya. Keduanya diduga terlibat kasus pengadaan Handy Talkie (HT) Trunking serta Rig Radio Tranking yang menelan biaya sekitar Rp30
miliar.
Dikabarkan, kasus pengadaan HT ini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun hingga kini pengusutan kasus tersebut masih jalan di tempat. “Kasus itu sekarang tengah ditangani bagian intelijen Kajati DKI,” ujar sumber yang layak dipercaya.
“Saya melihat masih berapa Kepala Dinas yang bermasalah dan dugaan terlibat kasus masih dipromosikan Ahok. Ada apa ini? Aneh, Ahok masih mempercayakan beberapa oknum bermasalah tersebut. Akibatnya tak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar," kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah.
Tak hanya Amir, Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi juga sempat mempertanyakan ketegasan Ahok terkait hal itu. "Kok Ahok yang anti korupsi tidak bereaksi dalam kasus ini. Ini kan aneh dan bertolak belakang dengan komitmen Ahok yang anti korupsi, tapi pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi tetap dipromosikan,” kata Uchok saat dihubungi di Jakarta.
Seperti ramai diberitakan mantan Kepala Dinas Infokom DKI Agus Bambang, dan Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Made Suarjaya, saat menjadi pejabat di Infokom, disebut-sebut terlibat kasus pengadaan pengadaan Handy Talkie (HT) Trunking serta Rig Radio Tranking yang menelan biaya sekitar Rp30 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tersebut merupakan hasil dari Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD DKI Komisi A yang tertuang dalam APBD Perubahan tahun 2014. Dan dua proyek tersebut, berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov DKI Jakarta.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, proyek pengadaan lebih dari seribu unit HT Trunking beserta Rig Radio Trunking itu, berujung pada pembatalan lelang dan penunjukan langsung (PL) pada salah satu perusahaan yang dinyatakan kalah dalam lelang.
Selain itu, persoalan menyangkut kebersihan di DKI Jakarta turut membuat sosok Gubernur Ahok geram. Diwarnai dengan kisruh dengan PT Godang Tua Jaya menyangkut pengangkutan sampah, membuat sosok Kepala Dinas Kebersihan (Dinsih) DKI, Isnawa Aji terancam jabatannya.
"Dinas Kebersihan yang selalu masalah, makanya saya ganti kepala dinasnya. Terus ITF-nya gagal, dia bikin adendum kontrak dengan Godang Tua Jaya. Boleh enggak seorang kepala dinas adendum kontrak kalau kontrak awalnya dengan gubernur? Itu saja pertanyaannya. Makanya kita pecat kan, ganti dan ganti," lanjut Ahok menambahkan.
Evaluasi Pejabat
Lebih lanjut Ahok mengemukakan, dirinya masih memberikan kesempatan bagi mereka hingga akhir tahun 2015. “perombakan bisa saja dilakukan pada bulan November, Desember, atau Januari. Ia mengaku tidak takut kekurangan pejabat eselon II. "Kami ada banyak stok kok," ujarnya di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Ahok mengevaluasi pejabat DKI Jakarta setiap tiga bulan sekali. Tujuannya untuk menyaring pejabat yang kompeten. Dengan adanya evaluasi, pejabat yang tidak bekerja dengan baik dapat segera diganti oleh pejabat lain yang lebih baik.
Ahok mengemukakan ada dua indikator keberhasilan, yaitu serapan anggaran dan lelang. “Jika hingga akhir tahun serapan anggaran tidak tercapai, pejabat tersebut akan kehilangan posisinya," ujar Ahok.
Ahok juga memerintahkan lelang harus sudah dimulai bulan depan hingga Desember 2015 untuk proyek tahun 2016. "Kalau dia enggak ngerti lelang, anak buahnya juga banyak yang enggak benar, ya, kita akan ganti," ujarnya.
Ahok mengevaluasi pejabat DKI Jakarta setiap tiga bulan sekali. Tujuannya untuk menyaring pejabat yang kompeten. Dengan adanya evaluasi, pejabat yang tidak bekerja dengan baik dapat segera diganti oleh pejabat lain yang lebih baik.
Ahok juga mengancam akan memecat bawahannya yang sengaja lalai dari tanggung jawab penanggulangan banjir. Kebijakan ini berlaku khususnya pada pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional pompa air di seluruh DKI dalam mengantisipasi banjir. "Kami akan evaluasi yang jaga (bertanggung jawab atas) pompa enggak mau rapihin. Masih rusak kami akan berhentikan," ujar dia.
Depresi PNS
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tak sedikit yang mengalami depresi lantaran pendapatan yang diterimanya jauh dari ekspektasi. "Ya, itu saya enggak bisa berkomentar banyak.
Sekarang berdasar hasil survei orang Jakarta yang depresi berapa banyak? Hampir lebih dari 50 persen warga Jakarta juga depresi," tegas Ahok.
Dia menegaskan dirinya tidak sembarangan memecat pejabat. Perombakan pejabat yang selama ini dilakukan menurutnya berdasarkan pemikiran yang matang. Menurutnya, jika pejabat melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan sumpah jabatan, maka tidak akan dipecat.
Disisi lain, pencopotan yang dilakukan oleh Ahok dianggap Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, sebagai suatu tindak percobaan. "Ini kan percobaan, dia merombak-rombak begini kan dia percobaan. Kelinci percobaan semua nih. PNS-PNS jadi kelinci percobaan, kecepatan untuk merespons kebutuhan wilayah dibutuhkan. Nanti kita lihat tahun depan hasilnya," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/15). (ht)
