Jakarta, INDIKASI News -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung secara serentak dinilai justru boros anggaran, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite I yang membidangi Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Umum serta Pemerintah Daerah AM Iqbal Parewangi.
"Faktanya kalau 269 kabupaten/kota ini Pilkada sendiri sendiri, anggarannya hampir Rp4 triliun, tapi setelah ini dilakukan secara serentak, aneh bahwa anggarannya justru mencapai hampir Rp7 triliun, ini kan kenaikan yang dahsyat," ujar Iqbal saat berada di Makassar, Senin (23/11/15).
Ia mengatakan, besarnya anggaran untuk Pilkada ini salah satunya disebabkan karena tingginya anggaran pengamanan Pilkada. Karenanya, ia berharap kualitas pelaksanaan Pilkada ini akan sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan.
DPD RI, jelas dia telah membentuk `desk` khusus untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada ini.
"Kami ingin menggali kesiapan KPU dan Panwaslu, pembiayaan, mekanisme sanksi dan pelaporan sengketa pilkada, serta bagaimana evaluasi kampanye pasangan calon," jelasnya.
Iqbal mengungkapkan pada kesempatan kunjungan kerja ini, pihaknya akan meninjau kesiapan Kabupaten Maros dan Gowa dalam melaksanakan Pilkada serentak.
"Untuk hari ini dua kabupaten, nantinya kesebelas kabupaten akan kami tinjau," ujarnya.
Nantinya, Komite I akan membuat rekomendasi terkait hasil pengawasan tersebut. (ht)
![Pinterest]( http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://indikasinews4.blogspot.com/2015/11/boros-anggaran-dpd-ri-ungkap-fakta.html & media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjppkqGoV-mLUADyy5JBf9wb8MgTC3vtDGubImPbrNJPA0-OrA4mylTVbRQidyM7qy6T57pstg9P4YMDr_uVCdxMP0BDcSqrDqedqB3aA45X1qtW2Wv06t_fi1WXA6CHGGEk-lic5AVA5xI/s72-c/pilkada.jpg & description="Boros Anggaran" DPD RI Ungkap Fakta Pilkada Serentak){kind=link}