Jakarta, INDIKASI News -- Pemerintah memutuskan mengurangi subsidi listrik pada rancangan APBN 2016 hingga menjadi Rp 50 triliun. Tarif listrik untuk golongan rumah tangga miskin 450 dan 900 volt ampere (VA) bakal naik.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk periode Agustus 2015 karena bila itu dilakukan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.
Ketakutan pemerintah akan menaikan harga listrik, elpiji dan BBM terlihat dari alokasi anggaran untuk subsidi mencapai Rp 201,4 triliun dalam rancangan APBN 2016. Jumlah tersebut turun 5,04% dibandingkan rencana alokasi dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 212,1 triliun.
 |
| ilustrasi |
Karenanya, Heri mendesak, pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM dan TDL. Pasalnya, ada lima indikator kuat yang menjadi alasan. Pertama, harga minyak dunia sedang turun. Per 13 Agustus 2015 harga crude oil (nymex) turun 0,09 atau saat ini berada di kisaran 43,21 dolar per barrel.
Kedua, kenaikan harga BBM dan TDL pasti memicu kenaikan ongkos operasional dan angkutan yang akan merembes pada naiknya harga-harga. “Dan kenaikan itu akan sulit untuk turun lagi,” kata Heri di Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Faktor ketiga, ungkap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut pasti akan memicu inflasi yang lebih tinggi.
“Saat ini, inflasi kita masih tinggi. Laporan BPS per Juli 2015 sebesar 7,26% (year to year). Kenaikan inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga pengeluaran,” katanya.
Keempat, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut akan memukul kegiatan usaha-usaha, terutama IKM dan UKM yang sedang kesulitan ongkos operasional dan produksi. Kelima, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut ujungnya akan memicu gelombang pengangguran yang lebih tinggi. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik 300 ribu orang.
"Berdasarkan kelima indikator tersebut, maka langkah kenaikan harga BBM dan TDL tidak bisa diterima akal sehat. Pemerintah sepertinya sedang menjebloskan rakyatnya yang sedang sulit menjadi tambah melarat. Rasa kemanusiaan pemerintah menjadi dipertanyakan," demikian politisi Partai Gerindra itu.
Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk subsidi mencapai Rp 201,4 triliun dalam rancangan APBN 2016. Jumlah tersebut turun 5,04% dibandingkan rencana alokasi dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 212,1 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, penurunan alokasi subsidi terbesar berasal dari sektor energi, khususnya listrik.
"Pemerintah memutuskan mengurangi subsidi listrik pada rancangan APBN 2016 hingga menjadi Rp 50 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 40 triliun merupakan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere (VA) dan sisanya sebanyak Rp 10 triliun untuk pembayaran utang carry over ke PT PLN," katanya dalam jumpa pers di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (14/8).
Dengan begitu, subsidi listrik tahun depan akan turun Rp 23,1 triliun dari rencana alokasi anggaran 2015 sebesar Rp 73,1 triliun. Sementara, subsidi energi lain berupa pengadaan bahan bakar minyak, dan gas elpiji mencapai Rp 71 triliun, sehingga total subsidi energi pada 2016 akan sebesar Rp 121 triliun.
Menurut Bambang, pada 2016 pemerintah menurunkan subsidi listrik lantaran akan mengurangi subsidi untuk golongan rumah tangga 900 VA. Sedangkan kan golongan rumah tangga 450 VA tetap dapat menikmati subsidi.
"Kami ingin tepat sasaran. yang 450 VA tetap dapat subsidi. Sedangkan yang 900 VA ternyata menggunakan listrik sampai 60 kilowatt per hour (kwh), itu kan harusnya tidak dikategorikan rumah tangga miskin," kata dia. (ht)
