Jateng, INDIKASINews -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi 8 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam menyusun rincian rencana aksi pada Selasa-Rabu (17-18/1) di Gedung KPK, Jakarta. Ke-8 pemda itu antara lain, Kabupaten Banyumas, Kabupatem Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupatem Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kota Tegal.
Menurut Ketua Satgas Unit Korsup Pencegahan Budi Waluya, kegiatan ini merupakan bagian dari program Koordinasi dan Supervisi bidang Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2016 lalu, kata Budi, secara proaktif meminta KPK agar meberikan pendampingan kepada bupati dan walikota di wilayahnya yang baru terpilih agar mampu menghindari praktik koruptif dan bisa bekerja optimal dalam melayani masyarakat.
“Dalam program ini, kami akan fokus pada beberapa sektor strategis, seperti perencanaan, anggara, pengadaan barang dan jasa, serta mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” jelas Budi.
Bersamaan dengan itu, Budi menambahkan, program ini juga akan mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik terbaik pemda lain yang sudah maju. Seperti misalnya program milik Provinsi Jawa Barat pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan PTSP, pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP); serta aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab Sidoarjo.
Selain Pemprov Jawa Tengah, ada 9 daerah lainnya yang juga didampingi KPK dalam program ini, yaitu tiga daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang berulang, Sumatera Utara, Riau, dan Banten; tiga daerah dengan otonomi khusus yakni Aceh, Papua dan Papua Barat.
Dalam perjalanannya, ada empat daerah yang berinisiatif meminta kepada KPK untuk didampingi agar proses perbaikan di daerahnya juga berjalan dengan baik, yakni Bengkulu, Jawa Varat, Nusa Tenggara Timur, “Dan termasuk Jawa Tengah,” kata Budi. (Kpk-red)
